Beranda Jakarta Hakim membuat kesalahan dalam kasus Ahok: Pengacara

Hakim membuat kesalahan dalam kasus Ahok: Pengacara

144
0
BERBAGI

Lebih dari sembilan bulan setelah dihukum karena menghujat, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama telah secara resmi menantang keyakinannya melalui sebuah petisi kasus petisi ke Mahkamah Agung.

Sidang pendahuluan permohonan, yang berlangsung hanya 10 menit, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin. Hakim Mahkamah Agung kemudian memutuskan apakah akan memberikan atau tidak permohonan petisi kasus Ahok.

Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dipimpin oleh Hakim Mulyadi, yang sebelumnya memimpin persidangannya di tingkat kabupaten.

Berbicara kepada wartawan setelah dengar pendapat Senin, pengacara dan adik Ahok, Fifi Letya Indra, mengatakan bahwa dia percaya Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melakukan kesalahan dalam menyatakan Ahok bersalah karena menghujat.

Dia mengatakan vonis bersalah terhadap Buni Yani, seorang dosen komunikasi yang terbukti bersalah melakukan rekaman video pidato yang diberikan oleh Ahok yang digunakan sebagai bukti untuk mengajukan tuduhan penghujatan terhadap mantan gubernur Jakarta tersebut, menjadi dasar permintaan peninjauan kembali kasus tersebut.

“Argumen hukum untuk petisi kami adalah bahwa hakim (di tingkat kabupaten) melakukan kesalahan dalam putusan mereka [terhadap Ahok], terutama terkait dengan keputusan Buni Yani.” katanya, menambahkan bahwa tim pembela juga memiliki argumen hukum lainnya untuk mendukung petisi tersebut.

“Kami punya enam sampai tujuh poin untuk dibuat.”

Peserta reli reuni 212 berkumpul untuk sholat dan melakukan kegiatan keagamaan di Taman Monas pada hari Sabtu, 2 Desember. Mereka datang ke Monas untuk memperingati demonstrasi berskala besar yang digelar tahun lalu yang sedang mencari pemenjaraan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki.
Peserta reli reuni 212 berkumpul untuk sholat dan melakukan kegiatan keagamaan di Taman Monas pada hari Sabtu, 2 Desember. Mereka datang ke Monas untuk memperingati demonstrasi berskala besar yang digelar tahun lalu yang sedang mencari pemenjaraan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki (Antara / Zarqoni Maksum)

Ahok dinyatakan bersalah melakukan penghujatan dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara pada tanggal 9 Mei menyusul serangkaian demonstrasi oleh kelompok konservatif yang percaya bahwa dia telah melakukan penghujatan terhadap Al Qur’an saat dia mengatakan bahwa beberapa orang “ditipu oleh orang lain” dengan menggunakan Al -Maidah 51 “, sebuah ayat Alquran yang menurut beberapa ulama melarang orang Muslim memilih seorang non-Muslim sebagai pemimpin.

Dia dikenai penghujatan berdasarkan Pasal 156a KUHP, yang mendapat hukuman maksimal lima tahun penjara. Menurut UU Pemilu 2017, seseorang yang dituduh melakukan tindak kejahatan berat lima tahun penjara dilarang menjalankan jabatan sebagai presiden atau wakil presiden.

Pengadilan Negeri Bandung, sementara itu, memvonis Buni Yani sampai 18 bulan penjara karena melanggar UU Cyber ​​negara tersebut, pada 14 November 2017.

Ahok tidak mengajukan banding atas keyakinannya di pengadilan banding, sementara Buni Yani melakukannya. Putusan Ahok sekarang bersifat final dan mengikat sehingga memenuhi syarat untuk ditinjau.

Jaksa mengatakan kepada wartawan setelah sidang bahwa tim pembela tersebut tidak membawa bukti baru untuk mendukung langkah terakhir mereka.

Kasus Ahok dan kasus Buni Yani tidak terkait, kata juru bicara Sapta Subrata. “Ahok bersalah karena menghujat, sementara Buni Yani bersalah karena merusak rekaman video yang bukan miliknya.”

Dia menambahkan bahwa penuntutan kasus Ahok tidak mempengaruhi kasus Buni Yani dan sebaliknya. “Bukti dalam kasus Buni Yani adalah bagian dari pidato yang dikutip oleh Buni Yani, namun tidak digunakan sebagai bukti dalam persidangan Ahok.”

Putusan pengadilan negeri atas Ahok benar, katanya.

Hakim Mulyadi, bagaimanapun, mengatakan bahwa jaksa penuntut memiliki waktu dua sampai tiga hari untuk memberikan tanggapannya sebelum petisi pemeriksaan kasus dikirim ke hakim agung.

“Kami tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan petisi petisi kasus, itu kewenangan Mahkamah Agung Kami hanya memeriksa persyaratan administratif,” kata hakim tersebut.

Petugas keamanan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri terlihat menjaga Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jl. Gajah Mada di Jakarta Pusat dari Senin pagi.

Pendukung Ahok datang ke pengadilan mengenakan pakaian merah sementara yang menentang mantan gubernur itu berpakaian putih. (vel / ahw)