Beranda Kepri Tak Miliki Kontribusi, Staff Khusus Gubernur Kepri Akan di Bubarkan

Tak Miliki Kontribusi, Staff Khusus Gubernur Kepri Akan di Bubarkan

204
0
BERBAGI

Detikanambas.com, Tanjungpinang – Kritikan yang dilontarkan oleh Komisi I DPRD Kepri terkait keberadaan staf khusus yang memberikan kontribusi dan terkesan makan gaji buta, Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyetujui kritikan tersebut.

Atas kritikan tersebut Nurdin akan melakukan evaluasi kembali serta meninjau ulang keberadaan staf khusus Gubernur di Provinsi Kepri. “Saya lebih setuju kita efisiensi saja (staf khusus) ini,” tegasnya di Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa (5/3/2019) seperti dilansir dari Batamtoday.com

Orang nomor satu di Provinsi Kepri itu juga mengaku bahwa keberadaan para staf pembantunya ini tidak memiliki kontribusi bagi Pemprov Kepri. Maka dengan begitu tidak ada alasan yang membuat keberadaannya untuk dipertahankan.

“Saya selalu sampaikan untuk lebih efektif. Kalau memang tidak efektif buat apa dipertahankan,” kata Nurdin.

Ia menambahkan, masukan dan kritik dari DPRD tersebut sangat bermanfaat baginya. Oleh karena itu, dirinya akan berkoordinasi bersama DPRD Kepri terkait keberadaan staff khusus ini yang dinilai tidak efisien dan makan gaji buta.

“Kita akan berkoordinasi dengan DPRD. Kalau memang tidak ada kontribusi, mau ngapain kita pertahankan. kita bertindak atas nama rakyat,” tegasnya.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau Abdul Rahman mengkritik kinerja dan keberadaan staff khusus yang diangkat oleh Gubernur Nurdin Basirun. Menurutnya, keberadaan staff khusus Gubernur itu hanyalah pemborosan anggaran dan sangat tidak efektif.

Mengingat, sejak mulai diangkat hingga sekarang staff khusus sama sekali tidak memiliki kontribusi apa-apa. “Saya pikir keberadaan (staff khusus) ini memang tidak efektif,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kepri, Senin (4/3/2019) lalu.

Ia bahkan menilai, orang-orang yang selama ini dipilih dan diangkat oleh Gubernur itu terkesan hanya untuk memenuhi kuota dan berdasarkan kedekatan. Tidak ada kriteria khusus yang menjadi dasar pengangkatan sejumlah staf khusus.

“Memang untuk mengangkat itu menjadi hak Gubernur. Tapi, jangan sampai mengangkat orang yang hanya makan gaji buta dan tak jelas harus bagaimana,” tegas Abdul Rahman.

Sumber : Batamtoday.com

Editor : Agedas